ungkaptipikor@gmail.com
Malang, Jawa Timur (Ungkap Tipikor)– Ketua MKKS sekaligus mantan Kepala SMPN 1 Tumpang, Malang, Jawa Timur, diduga memiliki sikap anti terhadap LSM, ormas, dan wartawan.
Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh komite sekolah atas dasar persetujuan Suntoro, selaku kepala sekolah dan juga Ketua MKKS, menjadi pemicu ketidaksukaannya terhadap wartawan. Namun, di sisi lain, kuasa hukum yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya tampaknya membackup kepala sekolah yang tidak mau bertanggung jawab.
Dalam surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Malang, telah ditegaskan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah/daerah dilarang melakukan pungutan biaya satuan pendidikan.
Namun, dalam kasus ini, Suntoro selaku Ketua MKKS dan Kepala Sekolah SMP diduga kuat telah menciptakan “kerajaan pungli” di lingkungan Dinas Pendidikan Malang. Dengan kekuasaannya, ia diduga membuat peraturan sendiri dan menggali pungutan dari para orang tua wali murid.
Diduga kuat, hal ini menjadi masalah bagi para wali murid, di mana Suntoro disebut-sebut telah menggunakan tameng oknum kuasa hukum untuk memperlancar aksi punglinya melalui komite sekolah.
Dengan jabatannya, Suntoro diduga bebas menginstruksikan bawahannya untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa, dengan modus uang bangunan atau biaya lainnya, tanpa transparansi dalam penggunaan anggaran. Diduga karena takut aksinya terbongkar, Suntoro enggan menemui wartawan dan LSM, dan justru mengutus kuasa hukumnya untuk menghadapi mereka.
Lebih lanjut, tunggu edisi mendatang.
(Tim)
