ungkaptipikor@gmail.com
Surabaya (Ungkap Tipikor) – Salah satu penyebab Bocornya Anggaran Pemerintah di dinas pendidikan provinsi Jawa timur Dengan pelaksanaan Kegiatan Yang Ditentukan oleh pejabat tinggi dalam dinas pendidikan provinsi Jawa timur yang secara umum para kepala sekolah harus mengikuti perintah pimpinan .
Jumat,07 Maret 2025,dalam Rasa yang merasa terpaksa para KS mengikuti perintah atasan melalui surat nota dinas pendidikan Provinsi Jawa timur nomor 400.8/1268/101.1/2025 Tertanggal 03 Maret 2025 perihal Jadwal pelaksanaan Safari Ramadhan yang dilaksanakan hari jumat tanggal 07 Maret 2024 yang bertempat di Sman5 Surabaya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Malang tetap nekat hari ini mengadakan acara Safari Ramadhan, disaat pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
Acara Safari Ramadhan dengan cara paka, karena para kepala sekolah harus ikut dengan cara terpaksa dan dipaksakan ‘urunan’, rencananya hari ini 07 Maret 2025 bertempat di SMKN 5 Surabaya.
Sebagaimana informasi yang dihimpun dari hasil konfirmasi, terkait acara Safari Ramadhan para Kepsek terpaksa Ikuti apa yang ditentukan oleh Ka Cabdin Malang karena takut, sehingga rela urunan terkait biayanya.
Keresahan atas tekanan para kepsek ini tidak pernah dirasakan oleh para pimpinan di atasnya seperti KA Cabdin Prov Jatim hingga Kepala Dinas.
Terkait permasalahan tersebut Tim dari media ini melakukan konfirmasi kebenaran acara Safari Ramadhan ini kepada Kacabdin Malang dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Kamis 06/02.
Jawaban Kacabdin Bu Emma justru mengalihkan pokok masalah, dimana ada dana bos utk kerjasama publikasi yang disediakan setiap sekolah dan dia mengarahkan ke arah yang diluar konfirmasi.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Aries Agung Paewai dengan cepat merespon konfirmasi via nomor WhatsApp dengan jawaban “Ada buka puasa bersama anak2 yatim piatu dan siswa siswi pra sejahtera” jawab Aries.
Menurut pengamat pendidikan, acara Safari Ramadhan itu baik saja sebagai kegiatan keagamaan, namun jika ada dugaan penekanan atau pemaksaan maka itu tidak dibenarkan, meskipun hal tersebut atas seizin pejabat tinggi diatasnya. Pungkasnya.
Selanjutnya, MAKI Jatim juga akan memberikan surat resmi terkait pelaporan MAKI Jatim dengan kebijakan Kacabdin Malang berkaitan dengan alokasi kebijakan berbasis anggaran BPOPP yg diduga “Amburadul dan berpotensi adanya Kerugian Negara” Lanjut, laporan tersebut juga akan menyeret Mantan Kacabdin Malang yg saat ini menjadi Kabid SMK, Sampai ketemu nanti sore lbu, rekan rekan media pers juga akan saya arahkan kesana sekalian” tambahnya.
(Indrawan)
