ungkaptipikor@gmail.com
Magetan, Jawa Timur (Ungkap Tipikor) – Lagi-lagi terkait dana BOS muncul di publik akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait, sehingga penanggung jawab dan pengguna anggaran leluasa mengelolanya.
Hal ini mencoreng dunia pendidikan di Magetan. Kebocoran dana BOS terjadi karena penggunaannya tidak transparan, akuntabel, dan fleksibel. Dana BOS tertutup rapat, hanya orang dekat atau pihak-pihak yang membidangi saja yang mengetahuinya.
Senin, 11 Agustus 2025, beberapa warga yang juga wali murid di SD Islamiyah Magetan, Jawa Timur, menyampaikan keresahan mereka. Di era globalisasi, modernisasi, dan kemajuan zaman, pendidikan di jenjang sekolah dasar seharusnya menjadi penentu kemajuan.
Namun, hal ini diduga terciderai oleh ulah oknum kepala sekolah beserta stafnya. Dari tahun ke tahun, dana BOS dan Dana PIP selalu menjadi ajang untuk mengeruk uang negara. Walaupun diawasi dan dipantau oleh dinas terkait, hal tersebut tidak menyurutkan niat para oknum tersebut.
Aktivis investigasi NKRI dari media ini menelusuri langsung ke lapangan berdasarkan data yang tepat dan akurat. Pada tahun 2024, SD Islamiyah Magetan mendapatkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan total anggaran ratusan juta rupiah. Dana tersebut dicairkan oleh Triyono selaku Kepala SD Islamiyah bersama stafnya.
Dari jumlah dana yang dicairkan, terdapat beberapa komponen anggaran yang diduga dimarkup dan berujung pada tindak pidana korupsi. Komponen pembiayaan yang diduga menjadi ajang korupsi antara lain:
- Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dugaan: kegiatan yang dibiayai tidak jelas jenis, jumlah peserta, lokasi, dan waktu pelaksanaannya, namun menelan anggaran besar.
- Langganan Daya dan Jasa
Dugaan: jumlah anggaran jauh melebihi kebutuhan, dengan selisih jutaan rupiah, padahal sifatnya tetap.
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Dugaan: anggaran digunakan untuk hal di luar perawatan ringan, padahal perawatan sedang dan berat tidak diperbolehkan.
- Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
Dugaan: pembelian alat peraga atau perlengkapan pembelajaran tidak jelas spesifikasi dan jumlahnya, namun bernilai tinggi.
- Pembayaran Honor
Dugaan: jumlah honor yang diterima guru tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SPJ. Guru honor tetap diminta menandatangani SPJ tersebut.
Dari lima komponen ini, diduga terjadi markup anggaran dan pembuatan laporan SPJ palsu oleh oknum kepala sekolah untuk memperkaya diri.
Berdasarkan laporan warga dan temuan tim investigasi di lapangan, kami sebagai aktivis media ini berharap aparat penegak hukum serta dinas terkait segera turun untuk memeriksa sekolah tersebut. Jika terbukti, berikan sanksi tegas kepada Suyatno selaku oknum kepala SD Islamiyah dan staf yang terlibat, agar hal serupa tidak menular ke sekolah lain.
(Tim)
